PATI – Lahan seluas 1.036 Haktare untuk Kawasan Peruntukan Industri (KPI) dinilai sudah sesuai. Hal itu menyusul lantaran pembahasan lahan KPI di Trangkil sudah sejak 2019 lalu, hanya saja dari pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Pati tidak mempublikasikan dokumen dan prosesnya.
“KPI sendiri secara umum untuk seluruh kabupaten Pati ada 17 Kecamatan, salah satunya di Kecamatan Trangkil seluas 1.036 Hektar, dan itu sudah dibahas di awal sejak 2019, bahkan sudah dipaparkan hingga akhirnya ditetapkan pada 2021 lalu.”Ungkap Kepala Bidang Tata Ruang DPUPR Pati, Endang Sri Hargiati yang didampingi Sudarno, Plt Kepala Dinas DPUPR Pati di ruang kerjanya, Kamis (7/4/2022).
Menurutnya, Saat penetepan lahan KPI seluas 1.036 Hektare banyak pihak yang dilibatkan, termasuk bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Pati, DPRD Pati, Pansus, serta pihak-pihak lain yang tidak bisa disebut,
“Meskipun DPRD akan membentuk pansus, dan mengatakan bahwa dokumen itu tidak sah karena saat pembahasan RTRW ditetapkan lahan KPI disetiap kecamatan tidak lebih dari 200 Hektar, namun saya lebih ke data-data yang saya simpan, kalau misalkan ada hal-hal seperti itu, kami terus terang tidak selalu mengikuti, sehingga yang bisa saya sampaikan adalah data-data yang masih kami punya dan itu bisa dicek,”Ujarnya.
Sementara Kepala Bagian Hukum (Kabag Hukum) Sekertariat Daerah Kabupaten Pati, Irwanto ketika dikonfirmasi mengaku tidak tahu munculnya lahan Kawasan Peruntukan Industri (KPI) di wilayah Kecamatan Trangkil seluas 1.036 Hektar.