TUBAN, ZonaSatu– Masih dalam momentum memperingati hari Kesaktian Pancasila, LSM Barisan Patriot Peduli Indonesia (BPPI) Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Tuban, Jawa Timur, kritik kinerja jajaran stakeholder penyalur progam Bantuan Pangan Non Tunai Daerah (BPNTD) gagasan Pemerintah Kabupaten berlambang Kuda Ronggolawe.
Pasalnya, butir Pancasila ke 5 yang berbunyi “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”, menurutnya tidak diimplementasikan dengan baik oleh pihak Dinas Sosial Perlindungan Perempuan dan Anak (P2A) dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD).
Pernyataan tersebut dilontarkan Solaiman, Ketua LSM BPPI DPD Tuban, lantaran proses pengadaan dan penyaluran beras BPNTD tahun 2021 ada anggaran sebesar Rp 1,6 Milyar lebih yang diduga dijadikan obyek ajang bisnis oleh pihak Dinas Sosial P2A PMD Kabupaten Tuban.
“Anggaran BPNTD tahun 2021 senilai Rp 5.835.720.000, setelah ditelusuri ternyata banyak terjadi kejanggalan dalam proses penyaluran bantuan di lapangan. Contohnya seperti pihak Dinas sosial yang mendapatkan fee Rp 100 per Kg, hingga terjadinya perubahan nama penerima bantuan sebanyak 3000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).”Jelasnya seusai keluar dari Kantor Kejaksaan Negeri Tuban. Jumat, (03/06/2022)
Tak hanya itu, berdasarkan keterangan yang dihimpun anggota LSM BPPI DPT Tuban, Komisaris PT. Mahkota Surya Nusantara, Nuril Yanuar S, selaku pemenang tender pengadaan barang dan jasa (beras BPNTD) mengaku pihak Dinas Sosial P2A PMD Kabupaten Tuban mendapatkan keuntungan Rp 100 rupiah per Kg.
“Beras dibeli dinas Rp 109.000 per 10 Kg, dari ketentuan harga Rp 110.000. Jika dirinci, Rp 100 x 10 Kg x 4.421 x 12 bulan, pihak dinas mengantongi keuntungan sebesar Rp 53.052.000,”Terang Solaiman.
