Miris, Rp 1,6 Milyar Lebih Anggaran BPNTD Tuban Tahun 2021 Diduga Dijadikan Ajang Bisnis. LSM BPPI Wadul Kajari

LSM BPPI Tuban saat membuat laporan di Kejari Tuban
LSM BPPI Tuban saat membuat laporan di Kejari Tuban

TUBAN, ZonaSatu– Masih dalam momentum memperingati hari Kesaktian Pancasila, LSM Barisan Patriot Peduli Indonesia (BPPI) Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Tuban, Jawa Timur, kritik kinerja jajaran stakeholder penyalur progam Bantuan Pangan Non Tunai Daerah (BPNTD) gagasan Pemerintah Kabupaten berlambang Kuda Ronggolawe.
Pasalnya, butir Pancasila ke 5 yang berbunyi “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”, menurutnya tidak diimplementasikan dengan baik oleh pihak Dinas Sosial Perlindungan Perempuan dan Anak (P2A) dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD).

Baca Juga :   Mobil Pembawa Jenazah Mengalami Tabrakan, 1 Orang Ikut Meninggal

Pernyataan tersebut dilontarkan Solaiman, Ketua LSM BPPI DPD Tuban, lantaran proses pengadaan dan penyaluran beras BPNTD tahun 2021 ada anggaran sebesar Rp 1,6 Milyar lebih yang diduga dijadikan obyek ajang bisnis oleh pihak Dinas Sosial P2A PMD Kabupaten Tuban.

“Anggaran BPNTD tahun 2021 senilai Rp 5.835.720.000, setelah ditelusuri ternyata banyak terjadi kejanggalan dalam proses penyaluran bantuan di lapangan. Contohnya seperti pihak Dinas sosial yang mendapatkan fee Rp 100 per Kg, hingga terjadinya perubahan nama penerima bantuan sebanyak 3000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).”Jelasnya seusai keluar dari Kantor Kejaksaan Negeri Tuban. Jumat, (03/06/2022)

Baca Juga :   YKKI Siap Jadi Pelopor Desa Mandiri

Tak hanya itu, berdasarkan keterangan yang dihimpun anggota LSM BPPI DPT Tuban, Komisaris PT. Mahkota Surya Nusantara, Nuril Yanuar S, selaku pemenang tender pengadaan barang dan jasa (beras BPNTD) mengaku pihak Dinas Sosial P2A PMD Kabupaten Tuban mendapatkan keuntungan Rp 100 rupiah per Kg.

“Beras dibeli dinas Rp 109.000 per 10 Kg, dari ketentuan harga Rp 110.000. Jika dirinci, Rp 100 x 10 Kg x 4.421 x 12 bulan, pihak dinas mengantongi keuntungan sebesar Rp 53.052.000,”Terang Solaiman.

Baca Juga :   Hak Angket Soal Perades Selesai, Ketua DPRD : Silahkan Lapor Ke APH Kalau Ada Pelanggaran

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.