PATI, ZonaSatu– Tunjangan untuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang rencana diploting sebesar Rp 2,5 Juta dinilai masih terlalu kecil. Hal itu menyusul lantaran untuk beban dan tanggung jawab yang diemban oleh BPD terlalu besar.
“Pemkab Pati sebenarnya sudah mengajukan kenaikan tunjangan sekitar Rp 2,5 juta/tahun, namun itu terlalu kecil,”Ungkap Ketua LKK BPD Pati Donny Susanto usai audiensi di ruang sidang kantor DPRD Pati Kamis (20/10/2022).
Menurutnya, Kedatangan BPD ke kantor DPRD ini untuk meminta tunjangan yang sudah diusulkan sebesar Rp 2,5 juta itu agar bisa dinaikkan lagi sebesar Rp 4 juta.
“Kami minta agar tunjangan BPD dinaikkan Rp 4 juta, karena beban dan tanggung jawab sesuai kinerja kami di desa sangat penting,”Ujarnya.
Dikatakan, Para BPD akan menolak jika tunjangan yang sebelumnya Rp 1,7 juta menjadi Rp 2,5 juta, karena itu dinilai belum layak.
“Kami berharap adanya kenaikan. Memang BPD tidak mengantor tiap hari. Tetapi beban BPD ini berat. Kalau Rp 2,5 juta ini tidak layak. Mohon ini menjadi pertimbangan. Bagaimana BPD bisa bergerak dan kuat bila kesejahteraan tidak dipikirkan,”Keluhnya.
