TERNATE, ZonaSatu– Gubernur Maluku Utara KH. Abdul Gani Kasuba, Lc di dampingi Forkompinda Maluku Utara, Kepala BPS Provinis Maluku Utara, Kabulog Ternate, Ketua Kadin Maluku Utara, Para Kepala OPD Provinsi Maluku Utara, mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, bertempat di Kantor Perwakilan Pemda Malut Eks Crisant Ternate, Senin (24/10/2022).
Rakor juga diikuti Kepala Badan Pangan Nasional Arif Prasetio, Dari Dirjen Kementrian Perdagangan, Kepala Badan Penyuluhan dan SDM Pertanian Dedi Nursamsi, Kepala Staf Umum TNI Letjen Eko Margiono, Jammuda perdata dan tata usaha negara Kejagung Fery wibisono, Kabreskrim Polri Komjen Agus Andrianto, serta seluruh Kepala Daerah.
Dalam rakor tersebut, Menteri Tito menyampaikan bahwa Sesuai dengan arahan Presiden Jokowi, agar Kemendagri serta Kementrian lembaga terkait lainya untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi mingguan tentang inflasi di daerah yakni pada tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota.
“Kita tahu bersama bahwa inflasi merupakan salah satu isu global dan menjadi perhatian oleh seluruh dunia dikarenakan dampak dari Covid-19 serta pengaruh akibat perang antara Rusia dan Ukraina sehingga sangat mempengaruhi pasokan energi dan pangan dunia yang berimbas kepada situasi ekonomi dan keadaan keuangan. Banyak negara yang menahan pangannya masing-masing untuk kepentingan rakyat, demikain juga energi serta harga minyak sangat tinggi lebih dari $100/barel, sehingga banyak negara yang sangat banyak mengalami inflasi yang cukup tinggi, seperti Turky sudah mencapai 83%inflasi, Libanon 162%, Sri langka sudah 98%, Laos sudah mencapai 34% inflasi.Kenaikan harga barang dan jasa yang membuat biaya hidup rakyat menjadi tinggi,”urai tito
Mantan Kalpolri itu mengatakan, bahwa Indonesia pada posisi yang relatif masih landai pada kisaran 5,95% , oleh sebab itu kita harus searah mengutamakan pendampingan kepada daerah agar tidak ragu-ragu untuk menggunakan instrumen keuangan pada APBD sekaligus mengaktifkan satgas pangan atau tim pengendali inflasi daerah masing-masing karena angka nasional merupakan penjumlahan dari lakngkah-langkah yang dilakukakn oleh seluruh Provinsi, Kabupaten dan kota semuanya harus bergerak bersama, kalau semua daerah bisa mengendalikan infalsi di daerah masing-masing maka secara nasional akan jauh lebih mudah untuk dikendalikan.
