Jadi Kontroversi, Komisi I DPR RI Sebut Perubahan RKUHP Itu Wajar

PATI, ZonaSatu– Perubahan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) yang sudah ditetapkan pada Selasa (6/12) oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, nampaknya masih menjadi kontroversi. Hal itu menyusul lantaran masih ada sejumlah kalangan yang tidak setuju dengan penetapan atas pengesahan UU tersebut.

Anggota Komisi I DPR RI Arwani Thomafi menegaskan, UU yang telah disepakati oleh pemerintah bersama dengan DPR itu adalah kebijakan politik, dan wajar jika menuai kontroversi.

Baca Juga :   Putus Kontrak, Anggota Komisi B Sarankan Penyuluh Pertanian Demo

“Itu wajar kalau ada yang setuju dan tidak, sebab ini adalah kebijakan politik,”Katanya usai kegiatan Sosialisasi Empat Pilar di Gitrary Inn Pati, beberapa waktu lalu.

Dikatakan, RKUHP itu sudah dibahas melalui mekanisme dan sudah sesuai tahapan prosedur yang panjang, dan hasilnya sudah disepakati oleh Pemerintah dan DPR.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.