Bupati juga mengingatkan agar sebelum menyampaikan ke publik melihat data-data di seluruh Kabupaten se-Maluku Utara terkait dengan pengelolaan administrasi pemerintah daerah.
“Ada korupsi apa ?, Kalian cek di seluruh Kabupaten kota di Maluku Utara, ini (Halut, red) termasuk Kabupaten yang paling bagus dalam pengelolaan itu, jadi saya kecewa hadapi mahasiswa karena sangat tidak sopan, saya sudah kasih ruang dengar mereka punya tuntutan aspirasi kenapa mereka tidak mau, ada apa,” ujarnya.
Politisi partai Golkar ini menambahkan bahwa setiap Pemerintah daerah tentu mempunyai kesalahan dalam beradministrasi namun tidak harus dianggap sebagai pemimpin yang korup. Sebab, hal itu juga mempunyai mekanisme tersendiri.
“Mereka hanya mau provokasi kesini bikin rusak saja, masa kita anak asli jadi pemimpin disini terus harus korupsi, tapi kalau kesalahan mendadak administrasi ya wajarlah namanya juga orang kerja, masa orang kerja tidak ada salah, tapi punya mekanisme kalau di internal ada Inpektorat terus ada BPK dan BPKP, nah itu jika ada temuan terus tidak dilaksanakan baru Aparat Penegak Hukum seperti Kejaksaan dan Kepolisian memproses, ini tidak ada hujan tidak ada panas kalian ribut ke kami,” imbuhnya.
Apalagi tambah bupati, bahwa disebutkan ada anggaran perjalanan dinas tahun 2018 fiktif, nah berarti BPK punya kerja apa ? ” Kami dapat opini WTP dari BPK selama 5 tahun berturut-turut loh bukan tiba saat tiba akal,” pungkasnya.
Sementara Kordinator Lapangan, Wilson Musa menyampaikan sudah menjadi kesepakatan bersama untuk menyuarakan terkait kasus dugaan korupsi yang terjadi di Kabupaten Halmahera Utara,
“Apa yang sudah kami sampaikan ini terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi di kabupaten Halmahera Utara, dan itu sudah menjadi atensi kami bersama dan perhatian serius serta kami akan selalu mengawal persoalan ini sampai tuntas.” Katanya (Man-02).
