“Seharusnya usulan itu 1 desa 1 mobil siaga, karena itu lebih penting, misalnya, jika ada warga yang ke rumah sakit atau mau melahirkan, pasti yang dicari Kades, masak harus diantar pakai motor PCX, itu kan lucu,”Sindirnya.
Disinggung jika Camat bisa mendapatkan mobil dinas, Hyro mengaku bahwa kerja camat dan Kades, itu lebih berat Kades, camat hanya melayani sejumlah desa, sementara Kades melayani ribuan warga didesanya, jadi tidak seharusnya mobil dinas untuk camat didahulukan.
“Camat itu hanya berapa desa, namun Kades ribuan masyarakat yang setiap saat butuh pelayanan, jadi saya tidak setuju jika harus minta usulan motor dinas, meskipun saat ini sudah disetujui oleh exsekutif dan legeslatif,”Singgung Hyro.
Senada juga disampaikan salah satu Kades di Kecamatan Cluwak. Menurutnya, Kalaupun Pemda atau DPRD beralasan tidak ada anggaran, itu tidak masuk akal, Pemda atau DPRD bisa mengurangi kegiatan fisik yang bisa dialihkan untuk pengadaan mobil siaga di desa, kalaupun tidak cukup bisa diberikan setiap tahun berjalan.
“Itu bisa diberikan sesuai tahapan, Kita contohkan, untuk Kades yang pajaknya lunas lebih dulu atau laporannya bagus, bisa diberikan mobil sebagai reward, tapi yang belum lunas bisa tahap berikutnya, dan dipastikan 4 tahun selesai, dan anggarannya bisa dialihkan dari kegiatan fisik yang dianggap belum penting, karena kebutuhan mobil siaga untuk warga di desa itu sangat penting,”Tandasnya.
(Ws:01/RedZ1)
