Disinggung apakah ada pejabat publik yang terlibat selaku indikator permasalahan Bumdesma, Jhoni mengaku tidak tahu, karena kemungkinan pasti adanya mis informasi atau mis administrasi, sehingga harus hati-hati dalam melakukan pengelolaan anggaran Bumdesma
“Insyaallah tidak ada, karena dari awal mungkin ada mis informasi atau mis administrasi. Seharusnya hati-hati, apalagi dari awal kita sudah me warning, sebab sebelumnya tidak pernah dikoordinasikan ke DPRD selaku fungsi kontrol,”Terangnya.
Diketahui, Kasus dugaan penyimpangan anggaran Bumdesma tahun 2018 yang nilainya Milyaran rupiah saat ini sudah ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Pati, bahkan sudah Ada puluhan Kepala Desa (Kades) yang dipanggil Kejari termasuk pengurus BKAD.
“Saya yakin Kejaksaan bisa melaksakan tugasnya dengan baik, dan tidak ada intervensi atau dipolitisasi dari pihak-pihak yang berkepentingan, karena masalah ini bukan rahasia umum lagi,”Tambah Jhoni lagi.
(Ar:Ws/RedZ1)
