Apabila jalan tol itu jadi dilaksanakan, paling tidak harus ada MoU dengan masyarakat atau Kades yang desanya dilalui, agar ketika pekerjaan itu selesai, pihak rekanan juga ikut bertanggung jawab untuk memperbaiki jalan.
“Jadi harus ada MoU, agar dampak jalan rusak akibat dilalui armada, ada yang bertanggung jawab, jangan terkesan dibiarkan begitu saja usia pekerjaan itu selesai,”Ujarnya.
Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pati Tulus Budiharjo mengatakan, Untuk pembahasan nanti akan ada perwakilan Kepala Desa (Kades) atau masyarakat yang dilibatkan untuk ke Jakarta membahas rencana pembangunan jalan tol Demak – Tuban.
“Nanti akan kami upayakan Kades yang mewakili untuk ikut ke pusat, agar bisa menyuarakan apa yang akan menjadi keinginan atau keluhan, agar proses pembangunan jalan tol ini nanti tidak ada yang dirugikan, dan daerah pun bisa kondusif,”Jelasnya.
(Ws:01/RedZ1)
