Pelayanan dan pendampingan bagi warga terdampak akan terus dilakukan melalui koordinasi lintas sektor.
“Pencabutan status ini bukan berarti tugas pemerintah selesai. Kami tetap hadir dan terus bekerja untuk masyarakat melalui jalur koordinasi yang terintegrasi,” tegas Kasman.
Pemda juga terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan pemerintah pusat dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur pasca bencana, terutama jalan dan jembatan.
“Koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat berjalan dengan baik. Kami bersyukur adanya dukungan percepatan pembangunan sesuai arahan pemerintah pusat,” jelasnya.
Wabup juga mengimbau masyarakat, khususnya yang tinggal di daerah rawan bencana, agar tetap meningkatkan kewaspadaan dan membatasi aktivitas di wilayah rawan, terutama pada malam hari.
Selain itu, Pemda Halmahera Utara masih melakukan pendataan lanjutan terhadap rumah-rumah warga yang terdampak di Desa Doitia untuk menentukan pembangunan kembali rumah warga.
Konferensi pers tersebut dihadiri oleh Ketua DPRD Halut Cristinas Lesnussa, Kapolres Halut AKBP Erlichson Pasaribu, Sekretaris Daerah Halut Erasmus J. Papilaya, Wakil Ketua I dan II DPRD Halut, serta sejumlah pimpinan OPD dan unsur Forkopimda Halmahera Utara.
Dengan komitmen dan kerja sama yang baik, diharapkan proses pemulihan pascabencana dapat berjalan lancar dan masyarakat dapat kembali hidup normal
