PATI, zonasatu.net || Akses terhadap bantuan hukum bagi warga kurang mampu di Kabupaten Pati ternyata masih belum merata.
Pasalnya, Masyarakat yang memiliki kemampuan finansial relatif lebih mudah memperoleh pendampingan pengacara, sementara warga yang kurang mampu kerap menghadapi proses hukum tanpa perlindungan memadai.
Kondisi tersebut mendorong DPRD Kabupaten Pati untuk menggagas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang perlindungan hukum bagi masyarakat miskin.
Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin, menilai payung hukum ini penting agar tidak ada lagi ketimpangan dalam mendapatkan keadilan.
“Disetujui ada Raperda tentang perlindungan terhadap orang miskin untuk mendapatkan bantuan hukum, supaya yang mendapat bantuan ini tidak hanya orang kaya,”katanya
