“Sebagai DPRD, disatu sisi saya sebagai orang partai dan disatu sisi saya sebagai wakil rakyat, secara pribadi saya pengen hal itu (hak angket-red) ditindak lanjuti, hanya saja alasan partai Golkar menganggap pengisian perangka desa sudah sesuai dan tidak perlu dihadiri,”Cetusnya.
Hal senada juga disampaikan Ketua Fraksi Golkar Endah Sri Wahyuningati. Menurutnya, Ketidak hadiran fraksi Golkar dalam rapat paripurna pembahasan hak angket karena dari kesepakatan Rapim Partai Golkar.
“Saya pikir ditunggu saja, karena ini belum finish, dan dari Rapim kami sudah sepakat memutuskan, sehingga itu menjadi keputusan partai,”Singkatnya.
Sebelumnya, Ketua DPRD Kabupaten Pati Ali Badrudin mengkleim adanya lobi terhadap para anggota DPRD untuk membatalkan rapat paripurna hak angket. Rapat sendiri sesuai aturan langsung diambil alih oleh pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi.
“Mekanisme ini harus kita ikuti, karena tahapan sudah kita lalui, dan nanti masyarakat yang bisa menilai mereka yang tidak hadir, ada apa dibalik semua ini, biar nanti masyarakat yang menghakimi sendiri,”Sesalnya.
(Ws:01/RedZ1)
