“Pendataan dimulai 15 Oktober sampai 14 November 2022, jadi harus selesai tahun ini, setelah itu akan melakukan verifikasi, pemeriksaan dan lain-lain, jadi targetnya 1 bulan di lapangan, dan ini bagian dari salah satu data di Indonesia, khususnya di program sosial ekonomi.”Ujarnya.
Pj Bupati Pati Henggar Budi Anggoro yang hadir dalam pertemuan mengungkapkan, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sudah terbentuk sejak 2015, namun yang terjadi banyak permasalahan ketika menyampaikan Sola BLT dan lain-lain, sehingga perlu diperbaiki.
“Perlu adanya perbaikan data, sehingga nantinya dalam rapat strategis bisa mendapatkan hasil, dan dalam melakukan survey nanti bisa lebih tepat sasaran, agar tidak terjadi permasalahan,”Harapnya.
Dari fakta yang terjadi di lapangan, Lanjut Henggar, Untuk pembangunan masih terbatas, dan itu perlu dipertanyakan, apalagi yang terjadi untuk program yang ada masih sangat sektoral. Selain itu, OPD yang ada harus bisa memberikan masukan agar sesuai yang inginkan, sehingga perlu kerjasama di semua sektor, agar betul-betul menjadi cerminan di masyarakat.
“Resosek butuh dukungan dari semua pihak, dan ini merupakan super prioritas yang disiapkan dalam waktu pendek, dan dipastikan sudah disusun oleh BPS agar mendapatkan strategi yang mudah dan sesuai hasil yang diinginkan, dan dalam kegiatan ini bisa terwujud kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik untuk pemberdayaan ekonomi, karena sejauh ini masih banyak data yang kurang sinkron,”Tandasnya.
