“Menuju Munas Perempuan 2024, pada tahun ini Tim Pemantau Komunitas di 27 desa/kelurahan telah melakukan pemantauan terhadap Unit Pelayanan Terpadu Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) sejak pertengahan November 2023,” cetusnya.
Pemantauan ini dilakukan untuk melihat kinerja UPTD PPA khususnya terkait layanan, kelembagaan, tata kelola, kebijakan, implementasi kewenangan, fungsi dan tanggung jawab UPTD PPA.
“Data dan informasi yang dihasilkan melalui pemantauan ini akan digunakan untuk memberikan masukan perbaikan layanan dan penguatan kelembagaan UPT PPA sekaligus masukan pada peraturan turunan (Peraturan Pemerintah/Peraturan Presiden) UU TPKS,” imbuhnya.
Di sisi lain, Kata dia, pada tahun ini para pemimpin Sekolah Perempuan juga telah merumuskan usulan-usulan perencanaan pembangunan dan mendesakkan nya dalam Musyawarah Desa dan Musrenbang Desa.
“Sebagian usulan-usulan tersebut telah diterima dan masuk dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes). Sebagian lainnya akan terus didesakkan dalam forum-forum perencanaan pembangunan tahun 2024 baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi dan nasional,” pungkasnya.
