MOROTAI, zonasatu.net || Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pulau Morotai, mengelar Workshop Hasil Pemantauan Komunitas dan Penyusunan Usulan Perencanaan Pembangunan Tahun 2024.
Koordinator, Aty Juliyanti, menyampaikan partisipasi perempuan akar rumput, telah berhasil mendorong isu gender dan inklusi sosial dalam RPJPN 2025-2045 melalui Musyawarah Perempuan Nasional untuk Perencanaan Pembangunan.
“Pemerintah yang dikomodinir KAPAL Perempuan ini memperkuat strategi advokasi bersama. Tercatat, kurang lebih 5.000 peserta dari 34 provinsi, 136 kabupaten/kota dan 664 desa, baik offline maupun online terlibat dalam Munas Perempuan 2023,” kata Aty, Selasa (2/1/2024)
Munas Perempuan diharapkan menjadi jembatan untuk mengatasi terbatasnya kesempatan dan akses perempuan, disabilitas dan kelompok marjinal untuk berpartisipasi secara bermakna dalam mewujudkan kesetaraan gender.
“Pemberdayaan perempuan dan inklusi sosial. Munas Perempuan 2023 merupakan perjalanan panjang pelibatan perempuan, disabilitas dan kelompok marjinal dalam forum-forum perencanaan pembangunan,” bebernya.
Menurutnya, perempuan akan dilakukan kembali untuk mengawal RPJMN 2025-2029.
