“Tidak cuma industri, semua kegiatan usaha mulai dari UMKM sampai industri besar. Kan sekarang sedang terjadi stuck lah istilahnya perizinan yang prosesnya membutuhkan waktu yang lama karena ada perubahan dari peraturan pemerintahnya. Sementara di lapangan kan masih butuh penyesuaian-penyesuaian,”ujarnya.
Narso menyebut, keluhan paling dominan terkait penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang prosesnya memakan waktu lama. Kondisi ini memicu keresahan di kalangan para pelaku usaha.
“Oh, banyak. Masyarakat yang mengeluhkan kan banyak. Kita undang itu kan karena banyak keluhan di masyarakat terkait dengan izin usaha, terutama NIB yang lama tidak selesai-selesai,” jelasnya.
Ia berharap ada peran aktif pemerintah daerah untuk menjembatani persoalan ini ke pemerintah pusat.
Dengan komunikasi yang lebih efektif, diharapkan proses perizinan bisa dipercepat dan tidak lagi menjadi hambatan bagi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pati.
“Ya itu, NIB. Sulit, susah, lama. Ada perubahan KBLI, sebenarnya dari pusat sih itu. Cuman kan kita berharap ini dijembatani supaya sampai ke pusat nanti bisa didengarkan dan bisa lebih cepat perizinannya,” terangnya.
