Menurutnya, sikap dari HRD terkesan mengabaikan tuntutan masyarakat akan berdampak langsung dengan keberlangsungan perusahaan PT. NICO di desa Kupa-Kupa karena itu, pihaknya meminta kepada pimpinan PT.NICO yang berada di Jakarta untuk memanggil Ibu Rita selaku HRD untuk di evaluasi.
Selain itu, mereka meminta HRD untuk meninjau ulang terhadap hak-hak karyawan melalui kontrak kerja,
“jadi PT NICO harus transparan terhadap upah tenaga kerja berdasarkan UMP di luar tunjangan- tunjangan lainnya.” Ujar Hein.
Lebih lanjut di mendesak kepada pimpinan perusahaan untuk komitmen dalam merekrut karyawan di prioritas masyarakat lokal yang berada di desa Kupa-Kupa dan desa Kupa-Kupa Selatan serta pemilik lahan (Noke).
