Usulan itu, Kata Dia, merupakan perintah langsung dari BKN, agar ada penambahan tenaga pendidikan dan kesehatan, bukan dari daerah yang mengusulkan, jadi harus diikuti.
“Kalau perintahnya itu dari Kementrian, maka harus diikuti, namun semoga apa yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada pusat soal tenaga-tenaga honorer, bisa diselenggarakan di tahun berikutnya,”ungkap Ali Jumat (6/10/2023).
Ali mengatakan, Pengangkatan pegawai itu harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, dan saat ini yang dibuka baru untuk skala prioritas tenaga kesehatan dan pendidikan.
“Jadi kita juga harus melihat dari skala prioritas, saya meyakini nanti akan diselesaikan semuanya, Pak Presiden janji tidak ada honorer yang diberhentikan, tapi akan diselesaikan dengan cara yang sama,”tandasnya.
(Red)
