Joko menjelaskan, penandatanganan ini sekaligus memperkuat kerja-kerja pendidikan pemilih dan pengawasan pelaksanaan pemilu yang sudah berjalan.
“Kerja sama ini diharapkan bisa berjalan dengan baik selama lima tahun dan akan bisa diperpanjang.”ujarnya
Penandanganan MoU, Kata Dia, merupakan momentum untuk mengakselerasi keterlibatan pegiat pemilu dan masyarakat sipil dalam menyiapkan desain kelembagaan pemilu ke depan
Apalagi, Sejauh ini, Respon DPR dan pemerintah belum jelas. Pasalnya, Beberapa fraksi malah melakukan resistensi
Sehingga, MoU ini bisa menjadi pintu masuk bagi berbagai pihak yang ingin mendukung penyelenggaraan pemilu lebih baik
“Jadi kalau KPU punya keterbatasan, lembaga yang ingin berkontribusi bisa melibatkan masyarakat sipil. Ini awal yang baik,”ucapnya
“Kita sering beda pendapat, tapi perbedaan itu justru memperkaya ide. Tujuan akhirnya sama: untuk perbaikan kualitas pemilu dan demokrasi,”tambahnya
