DPRD meminta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk memastikan tidak ada izin yang lolos tanpa pembaruan sesuai aturan.
“Kedua, bagi izin-izin yang ada masa waktunya, masa berlakunya yang sudah kedaluwarsa, itu juga kami minta ke DPMPTSP untuk dicek lagi supaya tidak seperti yang disampaikan tadi, kecolongan,” ujarnya.
DPRD berharap, dengan proses yang dimulai kembali dari awal dan pengawasan lebih ketat, tata kelola perizinan ke depan bisa lebih transparan, tertib, serta memberikan kepastian hukum baik bagi investor maupun masyarakat.
Dengan demikian, diharapkan proses perizinan di Kabupaten Pati dapat lebih efektif dan efisien.
DPRD Pati akan terus memantau dan mengawasi proses perizinan di Kabupaten Pati agar bisa sesuai aturan
