“Tidak cuma industri, semua kegiatan usaha mulai dari UMKM sampai industri besar. Kan sekarang sedang terjadi stuck lah istilahnya perizinan yang prosesnya membutuhkan waktu yang lama karena ada perubahan dari peraturan pemerintahnya. Sementara di lapangan kan masih butuh penyesuaian-penyesuaian,”ujarnya.
Salah satu persoalan paling banyak dikeluhkan adalah penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB).
Menurutnya, Banyak pelaku usaha yang mengaku prosesnya berlarut-larut tanpa kepastian waktu.
“Oh, banyak. Masyarakat yang mengeluhkan kan banyak. Kita undang itu kan karena banyak keluhan di masyarakat terkait dengan izin usaha, terutama NIB yang lama tidak selesai-selesai,” jelasnya.
Narso menambahkan, perubahan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) menjadi salah satu faktor pemicu.
DPRD Pati pun mendesak adanya percepatan dan komunikasi yang lebih intens agar persoalan ini segera terselesaikan dan iklim usaha kembali kondusif.
