Akibatnya, petani yang gagal panen karena banjir atau puso banyak yang tidak kebagian. Kerugian mereka jadi tidak tertutup.
Komisi B terus mendorong agar Perda ini direalisasikan penuh. Petani butuh kepastian saat kena bencana.
Warsiti bilang kewenangan ada di Pemkab Pati. Tapi Pemda sering beralasan anggaran untuk bantuan itu tidak cukup.
Karena itu ia minta Pemda cari solusi lain. Bisa lewat kerja sama dengan Pemprov Jateng atau pemerintah pusat.
“Perda sudah ada. Petani itu penting untuk pangan kita. Jangan sampai rugi sendiri saat kena bencana,” tegas Warsiti.
