Anggota DPRD Pati Suharmanto menyayangkan sikap para pimpinan SKPD. Ia menilai ketidakhadiran massal itu bukan persoalan teknis, melainkan soal etika dan komitmen.
“Dulu di era Bupati Sudewo, forum paripurna selalu dihadiri lengkap oleh Sekda, para Asisten, sampai Kepala OPD. Tapi sekarang beda. Di masa Plt Bupati ini, kesannya tidak menghargai pimpinan dan tidak menghargai lembaga DPRD,” tegas Suharmanto usai rapat.
Menurutnya, paripurna bukan sekadar seremoni. Itu adalah forum konstitusional untuk mempertanggungjawabkan penggunaan uang rakyat dan merumuskan kebijakan anggaran.
Suharmanto juga menyoroti absennya Sekda. Sebagai koordinator ASN dan tangan kanan kepala daerah, menurutnya Sekda seharusnya memberi contoh yang baik bagi ASN
“Kalau Sekda saja tidak hadir, bagaimana mau menertibkan bawahannya. Ini preseden buruk. Kami berharap ini yang terakhir. Jangan sampai DPRD dianggap remeh. Kami di sini juga mewakili rakyat,” ujarnya.
Ia berharap Pemkab segera mengevaluasi dan memberikan teguran kepada OPD yang mangkir tanpa alasan jelas.
“Rakyat perlu tahu siapa yang kerja dan siapa yang tidak. Jangan sampai karena pergantian kepemimpinan, kedisiplinan justru runtuh,”pungkasnya
