Menurut Endah, seluruh tahapan diarahkan sesuai instruksi DPP Partai Golkar, yaitu mengedepankan musyawarah untuk mufakat. Cara ini dipilih untuk menjaga kondusivitas dan menghindari konflik internal.
“Sesuai arahan DPP harus dilakukan secara mufakat. Kita selesaikan secara terbuka di awal agar tidak ada persoalan di kemudian hari,” jelasnya.
Ia menambahkan, muscam menjadi tahapan penting karena menjadi forum yang legal dan sah untuk menetapkan kepengurusan baru, baik di tingkat kecamatan maupun desa dan kelurahan.
“Proses muscam ini menjadi muara secara legal dan sah untuk ditetapkan sebagai pimpinan, baik tingkat kecamatan maupun desa,” tegas Anggota DPRD Pati tersebut.
Hingga saat ini, tercatat 10 kecamatan di Kabupaten Pati telah menuntaskan muscam. DPD Golkar Pati optimistis target 21 kecamatan dapat diselesaikan sebelum Agustus 2026.
“Kita mulai kegiatan ini sejak Juni lalu. Saat ini sudah 10 kecamatan yang selesai. Mudah-mudahan bisa dikebut dan selesai sesuai target Agustus,”jelasnya
