PATI, zonasatu.net || Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Pati menyoroti lemahnya akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan anggaran dalam pelaksanaan APBD Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2025.
Hal itu disampaikan anggota DPRD Pati, Adam Maulana, dalam Rapat Paripurna DPRD Pati,. Rapat tersebut beragenda penetapan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025.
Menurut PKB, pembahasan pertanggungjawaban APBD tidak boleh hanya menjadi formalitas administrasi tahunan. Forum paripurna harus digunakan sebagai ruang evaluasi politik terhadap kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan rakyat.
“Pengelolaan keuangan daerah harus dievaluasi secara serius dan berkelanjutan. Jangan sampai pembahasan APBD hanya selesai di atas kertas tanpa ada perbaikan nyata,” kata Adam Maulana.
PKB menilai sejumlah catatan penting yang sebelumnya disampaikan pada pandangan umum fraksi belum sepenuhnya terjawab. Catatan itu meliputi aspek akuntabilitas, efektivitas anggaran, dan optimalisasi pemanfaatan keuangan daerah.
“Catatan-catatan tersebut belum menyentuh akar persoalan. Karena itu diperlukan langkah korektif yang nyata, terukur, dan berorientasi pada perbaikan sistem,” tegasnya.
