Menurutnya, transformasi ini menandai peralihan dari sistem hukum warisan kolonial menuju penegakan hukum yang lebih humanis, berkeadilan, dan berorientasi pada pemulihan.
“Keadilan restoratif atau Restorative Justice merupakan pendekatan yang tidak semata-mata berorientasi pada pembalasan maupun pemenjaraan, tetapi lebih mengutamakan pemulihan hubungan sosial melalui musyawarah mufakat, kekeluargaan, dan perdamaian,” tegas Roberthus.
Ia menekankan, Rumah RJ Hibualamo harus benar-benar difungsikan sebagai ruang dialog yang humanis dalam menyelesaikan perkara hukum di masyarakat.
“Diperlukan sinergi dan kolaborasi antara Pemerintah Daerah, Kejaksaan, Kepolisian, Pengadilan, DPRD, tokoh agama, tokoh adat, serta seluruh elemen masyarakat agar rumah ini berjalan maksimal,” ujarnya.
Senada dengan itu, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Halmahera Utara, Rahmat. Ia berharap Rumah RJ Hibualamo menjadi wujud nyata transformasi penegakan hukum yang mengedepankan kearifan lokal.
“Rumah RJ ini harus tetap mengedepankan nilai-nilai luhur masyarakat lokal, dengan cara yang humanis, dalam setiap penanganan perkara, agar hubungan sosial tetap terjaga,” pungkas Rahmat.
