“Jangan sampai ada OPD yang menutup diri, apalagi anti-kritik. Kalau ada laporan jalan rusak, data desil tidak sesuai, ya harus cepat ditindaklanjuti. Itu bentuk pengawasan masyarakat yang harus kita apresiasi,” katanya.
Ia juga menilai, program Lapor Bupati merupakan sarana yang bagus untuk mendekatkan pemerintah dengan rakyat. Namun, program itu akan percuma jika tidak diimbangi dengan respons cepat dari OPD terkait.
“Percuma ada Lapor Bupati kalau laporannya hanya ditampung tapi tidak dieksekusi. Masyarakat bisa kecewa dan kepercayaan terhadap pemerintah akan turun,” tegas Mukit.
Terkait keluhan kerusakan jalan yang menjadi aduan terbanyak, Mukit meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUTR) lebih proaktif melakukan pendataan dan perbaikan. Terlebih, jalan merupakan kebutuhan vital bagi mobilitas warga dan distribusi hasil pertanian.
“Jalan rusak itu keluhan klasik tapi sangat penting. Saya akan terus mendorong agar anggaran perbaikan jalan benar-benar tepat sasaran dan dikerjakan dengan kualitas yang baik,” jelasnya.
Selain itu, Mukit juga menyoroti persoalan data desil kesejahteraan yang kerap dikeluhkan warga. Ia meminta Dinas Sosial dan OPD terkait melakukan verifikasi ulang secara transparan agar bantuan sosial benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.
“Soal data desil ini sensitif. Jangan sampai warga miskin tidak dapat bantuan, sementara yang mampu malah dapat. Harus ada pendataan ulang yang jujur dan terbuka,” pungkasnya.
