Dia menambahkan, aksi unjuk rasa para Kades itu direspon positif oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR RI. Menurut Ahmad, Baleg sudah menyepakati apa yang menjadi tuntutan Kades masuk dalam program legislatif nasional (Prolegnas) tahun 2023.”Baleg menyambut positif tuntutan para Kades. Baleg menyepakati revisi UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa masuk agenda Prolegnas 2023, dan untuk masa jabatan 9 tahun tersebut dengan dua periode juga direspon,”Terangnya.
Sementara Koordinator Aksi KIB, Pandoyo saat dikonfirmasi menyatakan bahwa pihaknya bersama perwakilan Kades dari masing-masing daerah telah melobi fraksi di DPR RI terkait tuntutannya.”Hasil audiensi mengenai tuntutan Kades menjadi 9 tahun dan revisi UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mayoritas fraksi-fraksi di DPR RI mendukung. Ini masuk dalam prioritas Prolegnas tahun 2023. Alhamdulillah perjuangan kami dari Pati dan semua daerah tidak sia-sia,”Jelasnya.
Terpisah, Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, Bambang Susilo mengaku tidak mempermasalahkan dengan kepergian para Kades ke Jakarta, karena itu juga tidak akan lama, dan pelayanan di kantor desa pastinya masih ada perangkat desa.
“Untuk pelayanan di Kantor desa akan tetap berjalan, karena masih ada perangkat desa, dan aksi demo para kades ini, juga hanya sehari, tidak sampai berhari-hari, jadi saya anggap ini tidak masalah,”Terangnya.
(ADV-Ws/Z1)
