“Pagu untuk DD tahun 2023 sebesar Rp 427,096 M, dan tahun ini sebesar Rp 372,985 M, sehingga turun Rp 54,110 M, dan itu istilahnya bukan dipotong, namun untuk alokasi DD berkurang,”Katanya kepada wartawan.
Ia menjelaskan, Untuk pengurangan DD ini bukan hanya berlaku di Pati, namun juga berlaku di semua kabupaten/kota se-Indonesia, sebab untuk pagu anggaraan ini yang menentukan dari pusat.
“Kalau soal berpengaruh dengan desa, secara nasional tentu berpengaruh, namun pihak desa tinggal menyesuaikan saja, karena pengurangan ini ketentuan dari pusat,”Ujarnya.
Sementara Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati Sukarno mengatakan, DD itu merupakan tumpuan pendanaan untuk memajukan inovasi desa, sehingga penggunaannya harus diawasi secara ketat agar tidak ada masalah.
“DD ini juga bisa untuk mensejahterakan masyarakat, bisa juga digunakan untuk permodalan usaha mikro kecil menengah (UMKM), dan juga bisa untuk membangun sarana dan prasarana di desa, intinya juga bisa untuk memajukan desa,”Singkatnya.
(ADV-Ws/Z1)
