Dengan adanya perbedaan data antara PT.Sanana Lestari dan Disperindagkop ini,lanjut Safrin,maka kami meminta agar jangan memberikan izin kepada orang lain lagi yang mau membuka usaha pangkalan kerena pangkalan yang ada sekarang saja suda banyak terjadi penyelewengan.
Terkait jumlah pangkalan, DPRD Komisi II juga belum mengantongi data yang valid bahwa sebenarnya pangkalan di sula ini ada berapa. Olehnya itu ia meminta agar buka-bukaan soal data agar diketahui bersama jumlah data keseluruhan pangkalan.
“Kita harus bicara data sehingga jangan terkesan cuma beralibi dengan kondisi saat ini yang dihadapi oleh masyarakat,”tegasnya.
Harus cepat diatasi, jangan sampai kelangkaan minyak tanah ini dia berjalan sampai memasuki bulan puasa nanti.
“Perlu dilakukan pengawasan lebih maksimal lagi. Apakah masalah kelangkaan minyak tanah ini terus dibiarkan atau kita sudahi permasalahan tersebut,”cetusnya.(Edl-03).
