SANANA, zonasatu.net– Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) bersupsidi jenis minyak tanah (Mita) di Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul),Maluku Utara, sudah sekitar 4 bulan belakangan ini mengalami kelangkaan sehingga membuat masyarakat sangat sulit mendapatkan untuk kebutuhan rumah tangga.
Meskipun begitu, namun masalah kelangkaan minyak tanah itu tidak dapat diatasi oleh pemerintah daerah setempat dalam hal ini Dinas perindagkop dan UKM serta pihak-pihak terkait lainnya.
Masalah kelangkaan ini kemudian menjadi perhatian serius oleh Kantor Hukum (KH) Rasman Buamona, SH dan Rekan.
Kantor Hukum Rasman Buamona dan Rekan ini kemudian menggelar Diskusi Publik untuk mencaritau dimana titik benang kusut yang membuat terjadinya kelangkaan minyak tanah yang masih terus berkepanjangan sampai saat ini.
Diskusi publik dengan tema ” Minyak Tanah Bersubsidi Untuk Siapa? ” serta Evaluasi Atas Kelangkaan Minyak Tanah di Kepulauan Sula, itu di gelar di JS Coffe, desa fatce kecamatan sanana,Sabtu (28/10/23) yang dipandu langsung oleh Zulfirah Hasim,SH.
Dalam diskusi itu, Kantor Hukum Rasman Buamona dan Rekan menghadirkan beberapa pihak terkait sebagi narasumber, diantaranya Kepala Dinas Perindagkop dan UKM, Djena Tidore, Perwakilan PT.Sanana Lestari,Sofyan Anwar, Ketua Komisi II DPRD Kepsul, Hi.Safrin Gailea serta Kapolres Kepsul yang di wakili KBO Reskrim, Lajaya.
Pada kesempatan itu Rasman Buamona mengatakan bahwa, ada beberapa problem yang melatarbelakangi kami sehingga kami membuat survey untuk mengetahui apa sebenarnya yang menyebabkan kelangkaan BBM bersubsidi jenis minyak tanah di kepsul.
Meskipun sudah melakukan survey namun dia mengaku data yang di paparkan melalui forum diskusi itu belum terlalu signifikan.Kenapa belum signifikan, karena surat yang kami ajukan ke pihak PT. Pertamina Depot Sanana terkait permintaan data dan audens itu tidak diindahkan sebab alasan mereka Direktur Pertamina lagi berangkat.
“Pihak PT. Pertamina Depot Sanana menyarankan kami agar langsung saja meminta data kepada PT.Sanana Lestari dan pihak Disperingkop,”ujarnya.
Kami pun kembali meminta data kepada PT.Sanana Lestari dan Disperindagkop. Nah,dari situ data-data tersebut telah kami kantongi dan ditemukan ada beberapa persoalan.
“Dari hasil temuan/riset, kami menemukan ada selisi jumlah data pangkalan minyak tanah antara PT. Sanana Lestara dan Disperindagkop,”bebernya rasman.
