Sementara Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pati Mohtar menyampaikan, kegiatan normalisasi Sungai Silugonggo akan dilaksanakan bersamaan saat pembangunan Bendung Karet.
Ia menyebut hasil dari kegiatan FGD ini untuk komitmen bersama terkait penanganan banjir, dan itu akan disesuaikan dengan kewenangannya masing-masing, baik manajemen pengelolaan sungai, manajemen sumber daya alam hingga manajemen tanamannya.
“Banjir yang terjadi ini disebabkan lantaran pendangkalan sungai, alih fungsi lahan hutan sampai aktivitas penambangan di wilayah Kecamatan Sukolilo dan Kayen. Namun, yang paling menonjol adalah banjir dikarenakan adanya alih fungsi hutan.”Jelasnya.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati Ali Badrudin menjelaskan, Penanganan banjir di Pati juga membutuhkan pembuatan sungai sodetan, namun apabila dilakukan normalisasi dan Pembuatan Sungai Sodetan, itu kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Semarang.
“Harapan kami karena juga hadir dari BBWS Semarang, yang menjadi penyebab utama adalah sungai, tentunya apa yang saya sampaikan bisa menjadi catatan kemudian ditindaklanjuti agar bisa segera ditangani,”Ucapnya.
“Anggaran itu kan dari pusat. Jadi pusat bisa mengeluarkan Rp 100 Miliar atau Rp 1 triliun kan ora keroso (tidak terasa), karena kalau dilihat setiap tahun rakyat selalu kebanjiran, bahkan terendam banjir hingga 4 bulan, jadi kasihan rakyat.”Tambah Ali.
(ADV-Ws/Z1)
