“Di Kabupaten Pati baru menggunakan sistem CMS delapan bulan, ini nanti bisa mengurangi potensi kecurangan,”katanya
Ia mengaku bahwa para Kepala Desa yang tersandung masalah hukum disebabkan karena memiliki SDM yang berbeda
Mereka, ketika diberikan bimbingan teknis (Bimteks) atau sosialisasi terkadang ada yang tidak paham
“Untuk laporan masuk di Disoermades, yang agak krusial ada 5 yang diterima, dan sejauh ini mereka selalu koordinasi dengan Dispermades, hanya saja nasi sudah menjadi bubur,”sesalnya
Saat ini, untuk proses hukum terhadap sejumlah kepala Desa masih jalan, Tri mengaku sepakat dengan proses hukum itu
