PATI, zonasatu.net || Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati menargetkan persoalan Guru Tidak Tetap (GTT) dapat diselesaikan pada tahun 2026.
Upaya ini dilakukan agar para GTT di Pati bisa segera diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Langkah tersebut menyusul banyaknya aspirasi yang masuk ke DPRD terkait ketidakjelasan status para GTT.
Mereka mengeluhkan lamanya antrean pengangkatan sebagai PPPK yang dinilai belum memberikan kepastian.
Wakil Ketua II DPRD Pati, Bambang Susilo, menyampaikan bahwa keluhan tersebut menjadi perhatian serius lembaganya.
