Dalam paparannya, Bupati mengungkapkan realisasi pendapatan daerah tahun 2025 mencapai Rp1,05 triliun atau 89,94 persen dari target. Sementara realisasi belanja daerah mencapai Rp1,04 triliun atau 90,63 persen.
Pendapatan daerah didominasi oleh transfer pusat sebesar Rp885,4 miliar, disusul PAD Rp158,5 miliar, serta lain-lain pendapatan sah Rp7,9 miliar.
Adapun belanja terbesar berada pada belanja operasi sebesar Rp780,7 miliar, diikuti belanja modal Rp98,5 miliar, serta belanja transfer Rp167,8 miliar.
Meski demikian, pembiayaan daerah tercatat mengalami defisit dengan SILPA bernilai negatif.
Rapat ditutup dengan penyerahan dokumen LKPJ dari Bupati kepada Ketua DPRD Halut. Pelaksanaan rapat paripurna ini menjadi bagian dari upaya memperkuat transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
LKPJ selanjutnya akan menjadi dasar evaluasi DPRD serta rujukan dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan ke depan.
