“Kita datang ke SD Sampok karena menerima laporan soal pembangunan revitalisasi sekolah yang dinilai tidak sesuai,” ungkap anggota Komisi D DPRD Pati, Eko Kuswanto, saat sidak.
Menurut Eko, sesuai aduan, anggaran Rp700 juta lebih di SD Sampok hanya digunakan untuk membangun 4 ruang kelas dan 1 perpustakaan.
Ia menyebut, berdasarkan keterangan kepala sekolah, pembangunan dikerjakan melalui Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP).
“Pembangunan sekolah itu harusnya swakelola, tapi keterangan Kepala Sekolah tidak tahu, karena yang melaksanakan adalah P2SP,” kata Eko.
Sementara itu, Kepala SD Sampok, Basuki Rahmat, mengklaim spesifikasi bangunan sudah sesuai.
Ia menyebut bantuan untuk SD Sampok sebesar Rp700 juta lebih dikerjakan pada 2025, dan digunakan untuk membangun beberapa ruang kelas dan satu gedung perpustakaan.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang sudah memberikan bantuan,”jelasnya
