“Pemerintah sering komunikasi dengan legislatif. Apapun yang menguntungkan masyarakat harus kita utamakan. Koordinasi dengan komisi dan OPD terkait selalu berjalan,” ujarnya.
Komisi B, lanjut Muslihan, rutin menampung aspirasi masyarakat melalui rapat dan reses. Setiap kebutuhan warga akan terus disuarakan hingga mendapat respons dari Pemkab.
“Bila ada rapat komisi, aspirasi masyarakat selalu kami sampaikan dan kami suarakan. Itu bagian dari tugas pengawasan kami,” tegasnya.
Ia berharap ke depan pendataan bencana di Pati lebih inklusif. Nelayan, pembudidaya ikan, dan petani sama-sama berhak mendapat bantuan sesuai tingkat kerusakan
