Agenda kedua adalah penyampaian Rancangan KUA dan rancangan PPAS Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2026.
“Yang kedua adalah penyampaian rancangan kebijakan umum APBD dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara PPAS Kabupaten Pati tahun anggaran 2026,” jelas Ali Badrudin.
Ali menegaskan, pembahasan KUA-PPAS 2026 menjadi acuan penting dalam penyusunan RAPBD 2026. DPRD dan Eksekutif harus memastikan program yang disusun tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Melalui KUA-PPAS ini kita ingin memastikan arah kebijakan pembangunan dan plafon anggaran 2026 bisa menjawab persoalan di masyarakat, mulai dari kesehatan, pendidikan, infrastruktur, hingga pemberdayaan ekonomi,” ujarnya.
Ali Badrudin berharap, dengan ditandatanganinya nota kesepakatan pertanggungjawaban APBD 2025 dan disampaikannya KUA-PPAS 2026, proses perencanaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah di Kabupaten Pati dapat berjalan lebih transparan dan akuntabel.
“Kami DPRD berkomitmen mengawal agar setiap anggaran daerah benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Pati,” pungkas Ali Badrudin.
Dalam rapat tersebut turut hadir Plt Bupati Pati, jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah, kepala OPD, serta anggota DPRD Kabupaten Pati.
