Karena itu, Fraksi PKB meminta Pemerintah Kabupaten Pati untuk mencermati kembali kebijakan tersebut. Pemerintah diminta mencari skema lain agar pelayanan di desa tetap berjalan optimal.
Selain dana desa, Fraksi PKB juga menyoroti alokasi bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah atau PDRD.
“Pemkab harus bisa memastikan alokasi dana desa dan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah telah sesuai dengan ketentuan sehingga pelayanan dasar kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik,” tegas Kastomo.
Ia menambahkan, kepatuhan terhadap regulasi penyaluran dana transfer menjadi kunci. Jangan sampai keterlambatan atau ketidaktepatan alokasi membuat program di desa macet.
Fraksi PKB berharap, dalam pembahasan lanjutan, eksekutif dan legislatif bisa menemukan solusi bersama. Tujuannya agar tidak ada desa yang dirugikan akibat perubahan postur anggaran.
