“Untuk tanggung jawab SPPG itu ketentuannya dengan BGN seperti apa, yang penting Pemkab mengambil langkah dulu. Yang menanggung SPPG atau siapa nanti akan dibahas,” tegasnya.
Bagi Pemkab, ini merupakan bentuk kehadiran negara di tengah kepanikan. Tujuannya agar orang tua merasa tenang dan penanganan medis tidak terlambat.
“Pemkab mengambil langkah strategis supaya orang tua siswa aman dengan pengobatan gratis,” kata Risma.
Langkah Pemkab mendapat dukungan dari DPRD Pati. Ketua DPRD Ali Badrudin menilai tindakan cepat ini sudah tepat untuk merespons kejadian luar biasa.
“Pemkab harus bertindak cepat, sigap dan tepat untuk menyelamatkan siswa yang diduga keracunan,” kata Ali.
Terkait sumber anggaran, Ali meminta publik tidak dulu memperdebatkan teknisnya. Dana bisa diambil dari dana talangan, dana tak terduga, maupun pos lain yang sudah tersedia.
“Soal biaya itu dari dana talangan atau tak terduga atau dari manapun nanti akan dihitung. Yang penting nanti tidak melanggar aturan, kan ada pos-posnya tersendiri terkait dengan APBD,” pungkasnya.
Dengan skema ini, Pemkab berharap semua siswa terdampak segera mendapat perawatan. Evaluasi menyeluruh terhadap sistem penyaluran MBG juga akan dilakukan agar tragedi serupa tidak terulang.
