MALUT, zoanasatu.net — Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menggelar Rapat Koordinasi Tim Kewaspadaan Dini Daerah yang berlangsung di ruang rapat bupati Halmahera Utara. Rapat kordinasi dipimpin langsung oleh Bupati Halmahera Utara, Rabu (05/07 2023).
Rapat Tim Kewaspadaan Dini Pemerintahan Daerah turut dihadiri, Sekda Halmahera Utara, Drs E J Papilaya MTP, Asisten I Bidang pemerintahan Setda Halut Drs F. N Sahetapy S.I.P., MH, Kaban Kesbangpol Halmahera Utara, Drs Anwar Kabalmay, Wakapolres Halmahera Utara, Kompol Andreas Adi Febrianto S.I.K, Pasi Intel Kodim 1508/Tobelo Kapten Inf Rehan Pramasputra, Kasat Intel Polres Halmahera Utara, AKP Guntur Wahyu Setyawan, Wadanyon Brimob Tobelo AKP Mahrus Munir, Kasatpol PP Halmahera Utara, Mohammad Kacoa, Kasie Intel Kejari Halmahera Utara, Riski Septriananda SH, Perwakilan Bin Wilayah Tobelo, Iwan, Perwakilan BAIS Wilayah Tobelo Serda Roni, Perwakilan Kodam XVI Pattimura Wilayah Tobelo Sertu Hefti, Perwakilan Korem 152 Babullah Wilayah Tobelo Serka Beni, Perwakilan Basarnas Tobelo M Rizal serta Perwakilan Imigrasi Tobelo, Ganesa Wisesa.
Wakil Bupati Halmahera Utara Muhlis Tapi Tapi mengatakan rapat koordinasi Tim kewaspadaan dini Kabupaten Halmahera Utara ini berbagai hal yang dibahas dengan langkah awal untuk koordinasi sampai akhir.
“Pembentukan posko kewaspadaan dini yang merupakan langka awal sampai pada momen politik untuk dapat dideteksi bersama sehingga tidak menggangu Kamtibmas di wilayah kabupaten Halmahera Utara.” Katanya.
Wabup berharap sebagai pemerintah daerah melalui rapat Tim kewaspadaan dini daerah, dapat berkoordinasi dengan baik melalui semua pihak, agar hal-hal teknis dalam menjaga Kamtibmas dapat di antisipasi dengan baik.
“Kedepannya kita semua akan memasuki tahun politik yang akan kita hadapi kedepan ini, sebisa mungkin kita hindari konflik karena di setiap pemilu Halmahera Utara menjadi daerah yang memiliki potensi tinggi baik kualitas dan kuantitas sehingga penting kita kumpul bersama untuk koordinasi bersama dalam mengantisipasi hal-hal yang terjadi.” ujarnya.
Sementara itu, Kaban Kesbangpol Halmahera Utara, Anwar Kabalmay menyampaikan ada beberapa hal terkait informasi dari intelejen yang menjadi fokus selanjutnya menyongsong pemilu ada masalah yang belum selesai yaitu tapal batas 6 desa, yang pada prinsipnya permasalahan sudah selesai tetapi pemerintah provinsi belum mencanangkan batas tersebut. “Dengan masalah pendataan wilayah yang pendataan wilayah berbasis wilayah dan sampai saat ini belum ada tiang batas,” ungkapnya.
“Dengan fakta yang ada, masyarakat yang ngotot mau jadi warga masyarakat Halmahera Utara tapi KTP wilayah ada di batas Halmahera Barat bahkan sebaliknya.” Sambungnya.
Sedangkan Kasat Intel Polres Halmahera Utara, AKP Guntur Wahyu Setyawan kegiatan deteksi yang dilakukan menjelang pemilu adalah kerawanan pada enam desa serta membenahi permasalahan yang terjadi serta daerah yang sulit dijangkau sehingga diharapkan dapat diantisipasi dan pemilu kedepan tidak terjadi Pemungutan Suara Ulang (PSU) namun berjalan dengan aman dan damai.
