“Yang menyusun skala nasional itu dari Bappenas, kita tidak bisa lepas dari program itu, dan tiap tahun ESDM selalu membuat rencana kerja yang masukannya dari bawah,”ujarnya.
Meski begitu, Yurod berharap kepada DPR RI khususnya di Badan Anggaran, tidak ada usulan yang dikasih bintang, khususnya untuk yang di Jawa, karena di Jawa kata orang non jawa sudah dianggap maju, tapi ternyata masih gelap gulita.
“Kita ini di Kementrian ESDM sebagai regulator akan menyusun itu, mulai personil dan anggarannya lalu akan diajukan ke DPR RI, dan kalau sudah disetujui maka akan dieksekusi oleh PLN,”ucapnya.
Diketahui, Sejauh ini banyak desa yang belum mendapat bantuan listrik gratis, hanya saja itu tergantung ketersediaan anggaran, dan yang belum mendapatkan, pastinya akan diajukan lagi untuk tahun-tahun selanjutnya.
“Program ini akan berkelanjutan, karena sampai pelosok harus terang benderang, meski ketersediaan anggaran itu terbatas, namun ESDM akan menyesuaikan dengan besaran anggaran”tambahnya.
(Red)
