“Sudah diupayakan, namun hasilnya belum nampak, mau bagaimana lagi. Kita tidak pernah berhenti untuk selalu menyampaikan keluh kesah para petani itu. Karena kita bukan eksekutor kan ndak bisa. Apalagi itu kaitannya dengan pemerintah pusat,” ujarnya.
DPRD Pati, katanya, berkomitmen mengawal kebijakan kartu tani ini hingga masalahnya benar-benar tuntas.
“Kita hanya menyampaikan dan terus mengawal bagaimana nanti perbaikan-perbaikan itu dilakukan,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian (Dispertan) Kabupaten Pati Nikentri Meiningrum mengungkapkan bahwa sebetulnya saat ini penebusan pupuk bersubsidi tidak hanya memakai Kartu Tani. Tapi, juga bisa menggunakan KTP yang nantinya melalui apalikasi i-Pubers.
“Yang sudah menggunakan Kartu Tani, tahun ini tetap menggunakan kartu tani. Yang tahun kemarin kesulitan menggunakan Kartu Tani atau yang baru itu menggunakan KTP. Ini masih proses transisi. Baru persiapan aplikasi untuk merekam KTP,” jelasnya. (ADV/Lam)
