“Masih di desa yang sama, kami juga menemukan adanya aset desa yaitu profil desa yang di rumah adat. Nah itu juga, dijual ke masyarakat sehingga kami akan merekomendasikan agar dilakukan pengembalian kembali oleh kepala desanya. Karena kades yang menjual makanya dia berkewajiban untuk bertanggung jawab,” Ujarnya
Selain itu, di desa Dokumira juga ditemukan ada sebagian kegiatan yang tidak di laksanakan oleh desa dengan anggaran totalnya sebesar Rp 119.994.662. rupiah. “Itu total kegiatan yang tidak dilaksanakan oleh kades Dokumira,” Katanya
“Jadi kegiatan itu diluar dari anggaran Bumdes, karena hasil dari anggaran bumdes sementara belum sempet kami analisa karena laporan terkait dengan penggunaan dana Bumdes belum disusun dengan baik. Sehingga kami juga belum terkafer,” sambungnya
Mendengar hal itu, Ketua Komisi II Suhari Lohor dengan sontak mengungkapkan di depan pihak inspektorat bahwa sesuai dengan hasil dengar pendapat antara komisi gabungan di periode kemarin.
“Kami bersama dengan pengurus bumdes di desa Dokumira membahas bahwa dana penyertaan untuk bumdes Dokumira sebesar Rp 250 juta. Tapi sekarang usahanya sudah tidak berjalan lagi alias pailit karena disana tidak ada lagi kegiatan jual beli barang,” kata Suhari
Dengan demikian, mendengar hal tersebut Plt. Irbansus melanjutkan bahwa untuk temuan sementara di desa Dokumira yaitu di angka Rp 156.891.324.
“Nah jika di tambah dengan motor tadi maka sebesar Rp 197.391.324 . Jadi kerugian ini sudah termasuk anggaran Ketapang,” Jelas Ivo
Suhari kembali melanjutkan bahwa untuk sekedar informasi dana Ketapang itu dari Rp 135 juta kalau tidak keliru, Rp 61 juta itu dibelanjakan dua buah rumpon. Tapi yang baru di buat itu baru satu rumpon. Berikut juga dengan budidaya udang air tawar itu Rp 37.920.000 itu tidak ada kegiatan sama sekali, kata Suhari didepan pihak Inspektorat.
“Begitu juga untuk pertanian yang ukuran lahannya sekitar 25×50 alokasinya 30 juta. Tapi, sampai sekarang tidak ada pekerjaan sama sekali. Itu yang harus ditelusuri juga,”pinta suhari kepada Inspektorat.
Atas pernyataan itu, Plt. Irbansus kembali menegaskan bahwa untuk temuan sementara diluar dari anggaran BUMDes sama kegiatan PKK dan BLT.
Ia mengaku bahwa untuk desa Dokumira ada tiga kegiatan yang belum masuk atau belum terkafer oleh inspektorat,”ungkapnya
Selain tiga desa yang disebutkan, Ivo menambahkan bahwa ada juga di Desa Lifao terkait dengan pengaduan masyarakat tentang dusun kelapa.
“Nah, kegiatan dusun kelapa ini merugikan sebesar Rp 90.845.000.00. Ini untuk temuan sementara, karena di desa Lifao juga kami masih BAP Pj kades Rodolf Franky sama mantan Kades Douglas Donisiwi. Jadi SPJ mereka belum masuk ke inspektorat sampai saat ini,” Ungkapnya
Begitu juga dengan penggunaan anggaran pulsa PJU di Desa Lifao itu juga sudah menjadi temuan. Namun, ada sebagian yang sudah dikembalikan ke KASDes yaitu sebesar Rp 46.500.000, yang terdiri dari meteran warga 1 unit, terus kegiatan Ketapang dan kegiatan PKK, yang sudah dilakukan pengembalian,” Katanya
Dengan demikian, Suhari secara tegas menambahkan bahwa dari dana ketahanan pangan untuk desa lifao yaitu sebesar Rp 130 juta dengan asumsi pembelanjaan itu adalah Rp 105 juta itu pengadaan satu buah vider dengan mesin 15 PK, di tambah dengan pengadaan bibit pala sebanyak 2 ribu pohon dengan anggaran Rp. 37 juta. Itu yang harus ditelusuri juga, “pintanya
Olehnya itu, Komisi II meminta kepada inspektorat apa yang ditemukan dilapangan agar di ekspos ke media sehingga ini menjadi atensi bagi pemerintah daerah.
“Yang jelas semua kita berniat baik agar kedepan kinerja pemerintah desa mulai dari yang terkecil sampai dari bawah kita mencoba mendalami terkait dengan indikasi-indikasi yang kemudian pada akhirnya berdampak pada pidana,” tuturnya
Niat kami Komisi II dan lembaga DPRD secara umum bahwa dengan adanya pemimpin yang baru akan menciptakan pengelolaan keuangan negara yang akun tabel dan transparansi.Dengan demikian, Suhari menegaskan bahwa kami tidak akan tinggal diam untuk mengawasi kondisi keuangan daerah dan tata kelola pemerintah daerah maupun pemerintah desa,
“Jadi kami akan seriusi untuk menindaklanjuti setiap laporan dan bukan terfokus pada 4 desa saja akan tetapi paska lebaran nanti kami juga akan bergerak di semua desa,” tegasnya
Olehnya itu yang menjadi prioritas komisi II maupun lembaga DPRD adalah mengadukan aduan masyarakat terkait pengelolaan keuangan desa yang akan kami dahulukan. Tapi yang pastinya kami akan tetap bertindak sesuai kinerja kami, pungkasnya
“Maka tekad kami ketika kami ekspos empat desa mudah-mudahan yang di 84 desa ini menjadi isyarat kalau boleh jangan yang begitu-begitu lagi,” imbuhnya
Sementara itu Ketua DPRD Pulau Morotai Muhammad Risky menegaskan kalau memang dalam waktu yang sudah ditentukan apabila tidak ada itikad baik dari para kepala desa maka kita akan menyurat kepihak penegak hukum untuk ditindaklanjuti,”tandasnya
