Ia menyebut penyesuaian ini bukan sekadar perubahan administrasi, tetapi bagian dari upaya DPRD untuk menjawab tantangan nyata yang dialami masyarakat dan proses pembangunan di Pati.
Dokumen Propemperda 2026 sendiri memuat daftar rancangan peraturan daerah (Ranperda) yang akan dibahas sepanjang tahun anggaran.
Penyusunan ini merupakan acuan bersama antara lembaga legislatif dan eksekutif sebelum pembahasan lebih lanjut ranperda tersebut.
Risma Ardhi Chandra dalam kesempatan rapat juga menyampaikan dukungan terhadap agenda legislasi tersebut
Ia menilai bahwa sinkronisasi antara DPRD dan Pemkab merupakan kunci keberhasilan pembangunan daerah kedepannya.
Perubahan Propemperda 2026 dipandang sebagai langkah awal yang penting untuk memperkuat kualitas peraturan daerah di Pati,
Selain itu, perubahan juga nantinya bisa meningkatkan koordinasi antarlembaga dalam merumuskan regulasi yang mampu menjawab kebutuhan publik.
