Program di UI merupakan kerja sama Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri dengan Universitas Indonesia. Bentuk kegiatannya berupa pembelajaran, diseminasi, dan praktik baik inovasi desa.
Naftali merinci sumber pembiayaan keberangkatan. Dua kades ke China dibiayai oleh Kementerian Desa. Sedangkan dua kades ke UI dibiayai oleh Kementerian Dalam Negeri melalui program penguatan kapasitas.
“4 kades yang keluar daerah itu 2 kades dibiayai oleh Kemendes terpilih study ke China dan yang 2 desa lagi terpilih oleh Kemendagri study di Universitas Indonesia dibiayai oleh 2 kementerian tersebut,” bebernya.
Kadis PMD berharap ilmu yang didapat tidak berhenti di atas kertas. Studi banding ke luar negeri khususnya diharapkan mampu meningkatkan kompetensi kepala desa dan memunculkan inovasi dalam pengelolaan desa.
“Tentu kita berharap, kades yang ikut studi banding dapat mengimplementasikan ke masyarakat. Kita memerlukan kepala desa yang setelah studi banding bisa menerapkan di desanya masing-masing apa yang didapat saat studi,” tutur Naftali.
Pemkab Halut menargetkan hasil studi banding ini bisa diadopsi dalam program prioritas desa, mulai dari digitalisasi layanan, pertanian berbasis teknologi, hingga tata kelola keuangan desa yang lebih transparan dan akuntabel.
