PATI, zonasatu.net || Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Pati menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2025 untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah.
Sikap tersebut disampaikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daeah (DPRD) Kabupaten Pati Adam Maulana, dalam Rapat Paripurna DPRD Pati
Adam mengatakan, Fraksi Golkar telah melalui berbagai tahapan pembahasan dan mencermati hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK.
“Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK yang memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian atau WDP pada Tahun Anggaran 2025, kami berharap Pemerintah Daerah segera menindaklanjuti secara konkret dan sungguh-sungguh agar permasalahan dapat diselesaikan,” ujar Adam.
Menurutnya, tindak lanjut tersebut penting untuk memenuhi sistem pengendalian internal dan memperbaiki tata kelola keuangan. Tujuannya agar opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP bisa kembali diraih Kabupaten Pati.
Lebih lanjut, Fraksi Golkar juga menyoroti masih tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran atau SiLPA. Adam meminta Pemerintah Daerah lebih cermat dalam perencanaan, terutama dalam memisahkan komponen belanja yang prioritas dan tidak prioritas.
