“Angka SiLPA yang cukup besar ini harus menjadi bahan evaluasi. Dengan begitu perencanaan anggaran ke depan bisa lebih dinamis, efektif, dan tepat sasaran pada program-program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat,” jelasnya.
Fraksi Golkar juga mendorong Pemerintah Daerah melakukan terobosan dan inovasi berkelanjutan. Salah satunya melalui perluasan digitalisasi layanan publik, penguatan investasi, dan peningkatan kemandirian daerah.
“Kami mendorong pemerintah daerah membuat terobosan nyata, khususnya melalui digitalisasi layanan daerah dan peningkatan investasi. Hal ini penting untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah tanpa harus menambah beban ekonomi baru bagi masyarakat,” kata Adam.
Selain itu, Fraksi Golkar menekankan pentingnya alokasi anggaran yang produktif dan berkelanjutan. Anggaran harus diarahkan untuk program yang berdampak langsung pada perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pati.
“Dengan mempertimbangkan seluruh proses pembahasan, Fraksi Golkar menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah,” pungkas Adam.
