Kedua, kualitas perencanaan dan penganggaran perlu terus dibenahi. Setiap program harus tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat. Selain itu, pelaksanaan anggaran harus dioptimalkan agar SiLPA tidak terlalu besar.
“Anggaran yang telah direncanakan harus dimanfaatkan secara maksimal untuk pembangunan Kabupaten Pati sehingga lebih efektif,” jelasnya.
Ketiga, terkait Pendapatan Asli Daerah. Fraksi PKS meminta optimalisasi PAD dilakukan melalui inovasi dan peningkatan pelayanan, bukan dengan menambah beban kepada pelaku usaha dan masyarakat kecil.
Keempat, pelayanan publik harus menjadi prioritas utama. Anggaran daerah perlu diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, pertanian, perikanan, UMKM, serta pelayanan administrasi yang cepat, mudah, dan berpihak kepada rakyat.
“Dengan mempertimbangkan seluruh proses pembahasan, kami Fraksi PKS menyatakan menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah,” tegas Adam.
Ia berharap momentum pertanggungjawaban ini menjadi bahan evaluasi menyeluruh. Tujuannya agar kualitas tata kelola pemerintahan semakin baik, akuntabilitas semakin kuat, dan pelayanan publik semakin meningkat di Kabupaten Pati
