“Setelah ditandatangani, Ranperda ini akan segera kami sampaikan ke Gubernur Maluku Utara untuk dievaluasi lebih lanjut,” kata Bupati.
Bupati juga menyampaikan kabar baik. LKPD Halmahera Utara tahun 2025 kembali meraih opini “Wajar Tanpa Pengecualian” dari BPK RI. Ini adalah WTP ke-10 kali berturut-turut bagi Pemda Halut.
“Ini prestasi bersama. Meski masih ada catatan yang harus ditindaklanjuti, kami berkomitmen mempertahankan capaian ini,” ungkapnya.
Ia berharap, dengan dukungan DPRD, kualitas pengelolaan keuangan, pelayanan publik, dan pelaksanaan pembangunan di Halut bisa terus meningkat.
“Kami minta kerja sama semua pihak agar SDM pengelola keuangan terus ditingkatkan, sehingga pelayanan kepada masyarakat semakin maksimal,” pungkasnya
